Beredar di media sosial WhatsApp anggaran APBD Perubahan tahun 2024 milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat pada APBD tahun 2024 yang menurut masyarakat jumlahnya sangat fantastis hingga jadi pertanyaan publik.
Dalam foto selembar kertas yang bertuliskan "Realisasi Fisik Paket Pengadaan Barang dan Jasa Diskominfo Tahun 2024" tersebut bertuliskan penjelasan sejumlah anggaran untuk program Diskominfo yang mencapai angka Rp.5 Miliar lebih.
Guna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tim awak media mencoba mengakses situs resmi lpse.ketapangkab.go.id disana ditemukan memang benar adanya. Di website itu menjelaskan secara rinci anggaran dan penggunaannya oleh Diskominfo Ketapang.
Seperti, anggaran internet Rp. 850 juta, Video Tron Outdoor Rp 1,06 Miliar, Tracking system call center 112 asset Rp 200 juta, DED jaringan indra pemerintah Rp 225 juta dan termasuk sejumlah kegiatan lainya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Doni Andriawan saat dikonfirmasi salah satu perwakilan awak media yaitu (Radenmedia) mengaku saat ini masih belum bisa memberikan keterangan soal anggaran di dinasnya karena masih ada urusan keluarga cetus kepala dinas.
" Nanti ya pak saya masih fokus bawa orang tua oprasi dulu," ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, pada hari Selasa 7 Januari 2025.
Ditempat yang sama tim awak media mencoba meminta tanggapan lembaga Investigator Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi (TINDAK), Supriadi menanggapi soal fantastisnya anggaran perubahan di Diskominfo Ketapang yang beredar luas itu menyebut kalau pihaknya akan mulai melakukan penghimpunan data dan mencari keterangan resmi dari pihak pihak terkait.
Karena menurut Supriadi pihak Diskominfo harusnya bisa menjelaskan kepada publik terkait uang rakyat yang mereka pergunakan.
" Karena ini sudah terlanjur beredar di masyarakat, bahkan ada pemberitaan media, pihak dinas harus menjelaskan karena ini bentuk dari pada tranparansi dalam pemerintahan yang baik," ucapnya.
Pihaknya juga menilai, dengan anggaran perubahan yang cukup fantastis itu, harusnya di Ketapang persoalan internet sudah tidak ada kendala mengingat besarnya anggan pemerintah daerah yang dikucurkan dari APBD.
" Iyakan itu kita lihat kalau untuk internet aja ratusan juta, video tron miliaran. Kalau anggaran perubahankan cuma untuk kurun waktu periode 3 bulan," sebutnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan bersurat kepada Diskominfo untuk meminta penjelasan terkait anggaran yang dipakai oleh Dinas karena ia menilai ada kejanggalan dalam beberapa hal.
" Kita aka segera bersurat ke dinas, selain itu kita juga akan menghimpun data. Apa bila ada temuan kita akan koordinasikan kepada APH," tutupnya.
Sebelum berita ini diterbitkan tim awak media terus mencari informasi dan data data akurat dari masyarakat dan pihak pihak terkait.
Berita Bersambung......
Laporan Sumber : Roesliyani & Supriadi LSM TINDAK
Social Header