Langkah ini dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki pintu air yang jebol, yang hingga kini dibiarkan tanpa kepastian perbaikan dari pemerintah.
Jebolnya pintu air ini telah menyebabkan banjir yang merendam rumah warga dan lahan pertanian, mengancam mata pencaharian masyarakat setempat. Namun, bukannya segera bertindak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat justru saling melempar tanggung jawab.
"Kami tidak bisa hanya menunggu janji kosong dari pemerintah yang terus menghindari tanggung jawab.Oleh karena itu, saya berusaha mencari dana pinjaman untuk segera menyewa alat berat guna menutup sementara pintu air yang jebol ini. Warga tidak bisa terus-menerus jadi korban kelalaian pemerintah!" tegas Anuar Kepala Desa Punggur Kapuas.Rabu(2/4/2025).
Langkah berani ini mendapat dukungan penuh dari warga yang sudah terlalu lama menanti aksi nyata dari pemerintah. Mereka menilai bahwa ketidakseriusan pemerintah dalam menangani infrastruktur vital seperti pintu air ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kepentingan rakyat."Ujar warga
Masyarakat Desa Punggur Kapuas dengan tegas mendesak pemerintah segera turun tangan dan tidak hanya sekadar berwacana. Mereka menuntut adanya perbaikan koordinasi antara Pemkab dan Pemprov agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bahkan, warga mengancam akan melakukan aksi protes besar-besaran jika pemerintah terus lamban dalam menangani permasalahan ini.
Kejadian ini menjadi cerminan nyata bahwa ketika pemerintah gagal bertindak, masyarakat harus berjuang sendiri demi keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya: apakah akan bertindak atau tetap diam dalam kebisuan?(Gun)
Publis : Peru
Social Header