Sanggau.Kalbar.Xpost.co.id-Sampai sekarang Permentan hingga Pergub cuma hiasan, mafia Loading Ramp bersenang-senang ria tiap saat.
Kalau ada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1/2018 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Barat No. 63/2018, mestinya industri sawit beres, dong? Ternyata, aturan itu cuma seperti spanduk "Dilarang Buang Sampah" di pinggir kali yang penuh sampah.
Jusanto Halim komersil. Salah satu perusahaan sawit di Sanggau, disebut-sebut memanfaatkan loading ramp sebagai kandang broker TBS (Tandan Buah Segar). Siapa yang diuntungkan? Bukan petani, tapi para makelar yang main di belakang.
Ketua Persatuan Wartawan Kabupaten Sanggau (PWKS), Wawan Daly Suwandi, berani angkat bicara.
"Pajak TBS dari loading ramp kemana? Perusahaan cuma bayar pajak TBS dari kebun sendiri, yang dari petani lewat loading ramp enggak kena pajak?" kata Wawan Daly Suwandi hari ini Ahad 13 April 2025.
Wah, kalau begini, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) harusnya bisa "turun gunung" ke Sanggau. Atau jangan-jangan, "gunung" ini terlalu tinggi buat didaki?
Ada beberapa koperasi yang disebut-sebut jadi "perpanjangan tangan" mafia loading ramp:
1. PKMB (Pusat Koperasi Mandiri Bersama)
2. PSKM (Prima Sawit Karya Mandiri)
3. KPTMS (entah apa kepanjangannya, yang penting ada singkatannya!)
Menurut Wawan Daly Suwandi, koperasi ini diduga fiktif. "Masyarakat pemilik kebun enggak bisa jual langsung ke pabrik. Harus lewat loading ramp, terus grading TBS-nya dipotong seenaknya!"
Bayangkan saja, petani kecil bawa TBS ke loading ramp, grading-nya ditekan, harganya dipotong.
Pemegang SPK (Surat Perintah Kerja) grading-nya normal, harganya bagus. Siapa yang pegang SPK? Ya orang dalam lah!
Grading Sawit Ala Mafia: Petani Dapat E, Perusahaan Dapat A++
Grading TBS seharusnya fair, tapi di Sanggau, "fair" itu cuma ada di kamus. Petani bawa TBS bagus, dikasih nilai E (Ecek-ecek). Pemegang SPK bawa TBS biasa, dikasih nilai A (Ajaib).
Wawan Daly Suwandi bilang ini namanya sistem 'Senggol Bacok'. Petani disenggol, perusahaannya yang kebagian duit!
"Kalau sudah begini, Pemerintah Daerah mana suaranya? Dinas Pertanian lagi "sibuk" apa?
Loading Ramp Ilegal Kalau Ketahuan, Bilangnya 'Lupa Lapor'
Loading ramp seharusnya tempat penampungan sementara, tapi di Sanggau, ia jadi kandang judi TBS.
Syarat legal loading ramp:
Ada izin resmi
Pajak jelas
Grading transparan
Realita di Sanggau:
1. Izin? "Lagi proses…" (sejak 2018)
2. Pajak? "Itu kan tanggung jawab koperasi…" (koperasi fiktif)
3. Grading? "Wajar-wajar saja…" (wajar buat yang punya koneksi)
Aduh, Mafia Sawit Juga Butuh Makan!
Kalau kita mau fair, begini solusinya:
1. Petani jual TBS langsung ke pabrik (tapi nanti broker pada ngamuk).
2. Pemerintah sidak loading ramp (tapi nanti ada yang "lupa" lokasinya).
3. Bikin aturan baru (tapi nanti diakali lagi).
4. Atau… biarkan saja, toh yang kaya makin kaya, yang miskin makin gigit TBS busuk.
Mafia Loading Ramp = Pahlawan Kesetaraan di Kantong Mereka Sendiri
Di industri kelapa sawit di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, yang kaya makin tajir, yang kecil makin tercekik. Peraturan ada, tapi eksekusi nol. Petani protes, tapi suara hilang di antara gemuruh mesin pabrik.
Kalau begini terus, kapan petani sawit bisa sejahtera? Jawabannya: Mungkin di negeri antah berantah.
Deskripsi//
Di balik gemerlap industri sawit Kalimantan Barat, tersembunyi drama loading ramp ilegal yang menguntungkan segelintir mafia. Bagaimana petani sawit Sanggau jadi korban permainan grading curang, koperasi fiktif, dan kebijakan yang hanya jadi pajangan? Simak investigasi ini.
Tags//
#SanggauTanahSawitTanpaKeadilan #MafiaLoadingRampMenangLagi #PajakManaPajak
Social Header