Pengamat hukum Drs. Herman Hofi Munawar menyoroti ketidakpuasan warga Kalimantan Barat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang lebih banyak mengutamakan acara seremonial dibandingkan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Acara-acara seremonial yang tidak membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah harus segera dihentikan. Pelaksanaan program harus lebih memperhatikan substansi, bukan hanya sekadar administratif,” tegasnya.
Masyarakat menilai bahwa pemerintah lebih fokus pada seremoni dan hiburan ketimbang membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menjalankan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Di tengah keterbatasan anggaran, kepala daerah harus lebih peka terhadap penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurut Herman, prioritas utama pemerintah daerah seharusnya adalah pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran untuk perayaan besar atau festival yang tidak memiliki dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat harus dikaji ulang dan lebih baik dialokasikan untuk program yang lebih mendesak.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus diperkuat. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana program yang dijalankan berdampak pada kehidupan mereka. Kepala daerah harus lebih aktif mendengar keluhan dan kebutuhan warga,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang lebih sensitif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, kepala daerah diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.
[Peru]
[Kalbar.Xpost.co.id]
Social Header