Kepala Desa Punggur Kapuas, Anuar Melai Wanya, pada Kamis pagi (2/4/2025) menyatakan bahwa ia sudah menghubungi Bupati Kubu Raya dan instansi terkait melalui pesan WhatsApp untuk melaporkan kejadian ini. Namun, hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Bupati maupun instansi terkait. Sikap diam ini semakin menambah kekecewaan warga yang merasa diabaikan oleh pemerintah daerah.
Tidak hanya lamban dalam merespons, Pemkab Kubu Raya dan Pemprov Kalimantan Barat juga dinilai saling melempar tanggung jawab dalam penanganan perbaikan pintu air ini.
“Saya, sebagai Kepala Desa Punggurr Kapuas, sudah pernah mengajukan permohonan perbaikan ke Pemkab, tapi diarahkan ke Pemprov. Lalu saya ke Pemprov, malah diarahkan kembali ke Pemkab. Sampai sekarang, tidak ada yang bertindak,” ungkap Anuar Melai Wanya dengan nada kecewa.
Warga semakin geram dengan ketidakjelasan ini. Dalam pertemuan darurat yang melibatkan Ketua RT, RW, serta Kepala Dusun, warga sepakat untuk mendesak pemerintah segera turun tangan. Mereka menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, mereka akan melakukan aksi protes secara terbuka.
“Kami sudah cukup bersabar! Lahan pertanian kami terancam gagal panen, rumah kami bisa kebanjiran. Kami tidak akan diam saja melihat ketidakpedulian ini,” ujar salah satu warga dengan nada marah.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat masih bungkam tanpa ada pernyataan atau tindakan nyata. Warga pun mulai mempertimbangkan langkah-langkah lain agar suara mereka terdengar dan permasalahan ini segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
Tim - Liputan(Is)
Editor/Gugun
Publis : Peru
Social Header