Salah satu pengunjung, berinisial R (34), menyampaikan keluhannya kepada media bahwa ruang karaoke bernomor Paris 26 yang mereka gunakan tidak memiliki sistem pendingin yang memadai, sehingga menyebabkan suasana ruangan menjadi sangat panas dan tidak nyaman. Padahal, menurutnya, harga sewa ruangan tersebut tergolong mahal.
"Kami menyewa untuk hiburan, bernyanyi, dan berjoget. Tapi baru sebentar saja suasananya sudah terasa panas. Beberapa teman sampai membuka baju karena tidak tahan," ujar R kepada wartawan, Rabu (28/5) malam.
R menambahkan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya sudah tiga kali melaporkan kondisi tersebut kepada pihak manajemen hotel, namun tidak ada solusi berarti yang diberikan.
"Sudah kami sampaikan agar AC diperbesar volumenya, tapi tidak ada perubahan. Saya sampai duduk di dalam toilet untuk cari udara dingin," keluhnya.
Kejadian ini menimbulkan rasa tidak puas dan kekecewaan mendalam bagi para pengunjung. Mereka menilai ada unsur kelalaian dari manajemen hiburan Hotel Aston yang tidak responsif dalam menangani keluhan pelanggan.
"Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal standar pelayanan publik. Kalau ini dibiarkan, konsumen yang selalu dirugikan," tambah R.
Para pengunjung juga meminta agar instansi terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Pontianak, melakukan evaluasi terhadap operasional tempat hiburan malam yang bernaung di bawah Hotel Aston.
"Kalau memang terbukti ada kelalaian, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi, minimal peringatan tertulis. Jika kejadian berulang, izinnya bisa dipertimbangkan untuk dicabut," kata R menegaskan.
Pada Pasal 8 huruf e, disebutkan bahwa:
"Usaha karaoke wajib memiliki sistem pendingin ruangan yang berfungsi baik pada setiap ruangan layanan konsumen."
Sementara dalam Perda Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) bahwa:
“Setiap pelaku usaha pariwisata wajib memberikan layanan yang berkualitas, aman, tertib, dan nyaman kepada konsumen.”
Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 45 perda yang sama, pemerintah daerah berhak memberikan teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih terus berupaya menghubungi manajer operasional Hotel Aston Pontianak untuk meminta klarifikasi dan tanggapan resmi atas insiden ini. Pihak hotel belum memberikan keterangan atau permintaan maaf secara terbuka kepada pengunjung yang merasa dirugikan.
Redaksi akan terus memantau dan menginformasikan perkembangan terbaru terkait keluhan layanan ini, termasuk bila ada langkah tindak lanjut dari pihak hotel maupun dinas terkait.
Sumber : Pengunjung (R)
Red/Kalbar
Social Header