Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar masih menjadi persoalan serius yang terus membayangi masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar). Antrian panjang truk di SPBU, distribusi barang yang terganggu, hingga lonjakan harga di tingkat konsumen menjadi potret nyata dampak dari distribusi solar subsidi yang tidak berjalan semestinya.
Solar subsidi adalah komoditas strategis yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan sektor usaha produktif seperti nelayan, petani, serta angkutan umum. Namun dalam praktiknya, distribusi BBM subsidi di Kalbar kerap mengalami hambatan, mulai dari kelangkaan, antrean panjang, hingga dugaan kuat adanya penyalahgunaan distribusi.
Kegagalan Sistemik Distribusi dan Pengawasan
Pertamina Depot Kalbar, sebagai simpul penting dalam rantai pasok BBM subsidi, semestinya memiliki sistem pengawasan internal yang mampu memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran. Kenyataannya, persoalan kelangkaan solar subsidi telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi konkret. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan manajemen distribusi dan lemahnya sistem pengawasan di tingkat regional Pertamina Kalbar.
Permasalahan utama yang menjadi sorotan publik antara lain:
Minimnya Transparansi
Tidak tersedia akses publik terhadap data kuota harian, mingguan, atau bulanan BBM subsidi di Kalbar. Ketiadaan transparansi ini menyulitkan upaya pengawasan publik terhadap akuntabilitas distribusi.
Penyalahgunaan BBM Subsidi
Terjadi kebocoran ke sektor industri atau spekulan melalui kerja sama tidak sah antara oknum yang berwenang dan pemegang kebijakan, dengan melibatkan jaringan di berbagai daerah Kalbar.
Ketidaktepatan Kuota
Kuota yang ditetapkan pemerintah pusat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan karena basis data pengguna tidak diperbarui. Akibatnya, penyaluran tidak tepat sasaran.
Lemahnya Penegakan Hukum
Penindakan terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi nyaris tidak ada. Banyak laporan mandek di tahap penyelidikan tanpa kejelasan akuntabilitas institusional.
Tuntutan Audit dan Sistem Pelacakan Terbuka
Diperlukan langkah tegas berupa audit menyeluruh terhadap Pertamina Kalbar, termasuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap setiap liter solar subsidi yang disalurkan. Sistem informasi real-time yang dapat dilacak dan diakses oleh Pemda serta pengawas independen mutlak dibutuhkan untuk menutup celah penyelewengan.
Pemda Kalbar juga dituntut untuk lebih proaktif dalam mengawasi, menindak, dan menyelesaikan praktik penyalahgunaan BBM subsidi karena hal ini berdampak langsung pada masyarakat. Pemda harus menyampaikan laporan distribusi BBM subsidi secara terbuka dan berkala kepada publik, mencakup kuota yang diterima, volume yang disalurkan, dan penyebarannya di setiap kabupaten/kota.
Keadilan distribusi dan transparansi adalah kunci. Jika tidak ada perbaikan mendasar, maka masyarakat Kalbar akan terus menjadi korban dari sistem distribusi yang korup dan tidak akuntabel.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar
Social Header