Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Marsda TNI Eko Dono Indarto, memimpin langsung tim pemantauan terpadu ke Jawa Timur dalam rangka meninjau pelaksanaan strategi pemberantasan premanisme di wilayah tersebut.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional yang menyoroti meningkatnya aktivitas premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta iklim investasi.
"Kami ingin memastikan komitmen pemerintah dalam menekan aksi premanisme, terutama yang berkedok ormas dan meresahkan masyarakat serta pelaku usaha," ujar Marsda Eko Dono di Surabaya, Jumat (10/5).
Ia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Timur yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pekat Pemberantasan Premanisme. Menurutnya, dukungan penuh dari Satgas Terpadu di tingkat pusat akan memperkuat efektivitas penegakan hukum di daerah.
Satgas tersebut akan menjalankan dua pendekatan utama: penegakan hukum terhadap pelaku premanisme dan pembinaan terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari fungsi sosialnya.
Terkait ormas yang dinilai bermasalah, Eko menegaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan bertahap sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri. "Peringatan akan diberikan terlebih dahulu sebelum sanksi tegas dijatuhkan. Ormas harus menjadi mitra negara, bukan sumber keresahan," ujarnya.
Ia berharap langkah terpadu ini mampu menciptakan iklim investasi yang aman dan mendukung pembangunan nasional. “Premanisme adalah musuh bersama. Dengan sinergi seluruh elemen, kita wujudkan Indonesia yang lebih aman dan tertib,” pungkasnya.
Sumber : Kemenko Polhukam), Marsda TNI Eko Dono Indarto
Publis : Peru
Social Header