Menurutnya, ada sejumlah alasan strategis dan sosial yang sangat kuat untuk menjadikan kebijakan ini sebagai prioritas daerah.
“Penghapusan tunggakan pajak kendaraan dapat membangun kembali kepatuhan wajib pajak. Tunggakan yang menumpuk selama bertahun-tahun menjadi beban psikologis dan finansial bagi masyarakat. Jika dihapus, mereka akan merasa lebih ringan dan siap untuk kembali patuh,” jelas Dr. Herman, Rabu (21/5).
Ia menambahkan bahwa banyak pemilik kendaraan enggan melakukan registrasi ulang karena takut terhadap denda yang membengkak. Dengan adanya penghapusan tunggakan, masyarakat akan terdorong melakukan registrasi ulang, memperbarui data, dan kembali aktif membayar pajak pada tahun berjalan.
“Program ini bisa menjadi insentif. Saya yakin masyarakat akan berbondong-bondong ke Samsat untuk memperbarui data kendaraannya. Ini secara langsung membantu pemerintah daerah memiliki data yang lebih valid dan akurat,” tambahnya.
Lebih jauh, Dr. Herman menegaskan bahwa kebijakan ini juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara jangka panjang.
“Memang ada pengorbanan di awal, tetapi jika basis wajib pajak aktif meningkat, maka PAD akan tumbuh stabil dan berkelanjutan. Daripada membiarkan tunggakan yang tidak terbayar selamanya, lebih baik kita bangun ulang sistem yang lebih taat dan hidup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beban administrasi dan penegakan hukum yang dihadapi pemerintah daerah. Mengelola tunggakan yang besar memerlukan sumber daya yang tidak sedikit.
“Dengan menghapus tunggakan, pemda bisa fokus pada penagihan tahunan yang lebih efisien dan sosialisasi yang lebih humanis. Ini mengurangi potensi konflik antara petugas dan masyarakat, dan menciptakan iklim kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dr. Herman menutup dengan menegaskan bahwa agar kebijakan ini sukses, perlu dilakukan sosialisasi masif dan strategi implementasi yang jelas. “Informasi harus sampai ke semua lapisan masyarakat. Jika dijalankan dengan baik, ini bukan hanya meringankan beban rakyat, tapi juga memperkuat fondasi fiskal daerah.”
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Kebijakan Publik
Social Header