Dugaan aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di sepanjang aliran Sungai Kapuas, khususnya di Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, kembali memantik kemarahan publik. Investigasi lapangan yang dilakukan awak media pada 10 Mei 2025 menemukan indikasi kuat bahwa kegiatan PETI masih berlangsung secara terbuka dan terorganisir.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Polsek Semitau melalui klarifikasi yang dimuat salah satu media online pada 13 Mei 2025 menyebut bahwa peralatan tambang yang ditemukan merupakan “bekas peninggalan masyarakat lama” dan telah lama tidak digunakan.
Namun, pernyataan tersebut justru memperkuat kecurigaan adanya upaya sistematis untuk melindungi aktivitas ilegal tersebut. Sejumlah sumber warga yang ditemui di lokasi mengungkap dugaan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat desa, pengepul emas, hingga oknum anggota kepolisian.
Menurut salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, beberapa individu yang diduga berperan penting dalam jaringan PETI tersebut antara lain:
S, Penjabat Kepala Desa, disebut sebagai koordinator aktivitas penambangan oleh warga.
G, berperan sebagai pengepul emas dan penyuplai solar bersubsidi bagi para penambang.
S (lainnya), disebut sebagai pemungut dana keamanan dari para pekerja tambang.
A, diduga merupakan oknum aparat kepolisian yang menerima setoran rutin sebagai bentuk “jaminan keamanan”.
Sumber tersebut menambahkan, “Oknum A sudah dikenal luas di kalangan penambang. Ia kerap mengatakan, selama ada setoran keamanan, maka kegiatan tambang silakan jalan terus.”
Dugaan keterlibatan aparat dalam skema ini memperkuat asumsi adanya praktik perlindungan sistemik terhadap tambang ilegal. Ini sekaligus menjadi alasan kuat mengapa pihak kepolisian di lapangan terlihat menyangkal fakta-fakta yang ada, meski saksi dan bukti lapangan menunjukkan sebaliknya.
Upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Namun hingga rilis ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, dan lembaga pengawas independen untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum di wilayah Kapuas Hulu. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tengah berada di ujung tanduk. Penegakan hukum dan perlindungan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu.( Tim )
Social Header